Reaktualisasi Program Diversifikasi Pangan

MESKIPUN pada tahun 2008 lalu Indonesia bisa mencapai swasembada beras, bukan berarti persoalan pangan lepas dari masyarakat kita. Dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhannya hampir 2 persen per tahun, merupakan beban tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan akan beras. Ditambah lagi dengan pola konsumsi masyarakatnya yang terkonsentrasi pada beras, dimana tingkat konsumsi beras hampir 130 kg per kapita per tahun, serta adanya sikap abai masyarakat terhadap sumber pangan lain, jelas sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Apalagi akhir-akhir ini produksi pertanian khususnya beras mulai tak stabil akibat perubahan iklim ekstrim yang mempengaruhi produktivitas dan luasan panen. Dan ini terbukti dengan munculnya berbagai kasus kerawanan pangan yang melanda beberapa daerah di Indonesia.

Padahal, dari potensi sumberdaya wilayahnya saja sebenarnya Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang kaya dan beragam, baik pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin maupun mineral. Pangan sumber karbohidrat dari berbagai jenis umbi-umbian, sayur dan buah-buahan semuanya bisa tumbuh dengan baik di wilayah kita. Wilayah perairan Indonesia juga cukup luas, dengan garis pantai yang sangat panjang.

Demikian juga, masyarakat kita dulu mempunyai pola konsumsi makan yang relatif beragam. Hal ini bisa dicerminkan dari berbagai jenis kuliner yang diciptakan pendahulu kita semacam karedok leunca, berbagai olahan mie gleser yang terbuat dari sagu, peuyeum bandung dan aneka penganan tradisional lainnya dari berbagai penjuru Indonesia yang berbahan dasar non beras dan merupakan produk lokal. Hal ini setidaknya mencerminkan bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia sangat beragam.

Namun, keragaman itu kini semakin luntur akibat hegemoni beras terutama sejak pemerintahan orde baru dengan program swasembada berasnya. Akibatnya, sumber pangan non beras semacam umbi-umbian seperti suweg, talas, iles-iles, ketela, gadung, ganyong, dan sebagainya yang tumbuh subur di seantero Indonesia, terabaikan dan tercitra menjadi makanan kelas dua yang sangat lekat dengan kemelaratan.

Demikian juga dengan teknologi pengolahannya yang tak mendapat perhatian serius. Bahkan, institusi lokal penyangga ketahanan pangan yang dulu tumbuh di masyarakat kita, seperti lumbung desa, juga mengalami kehancuran seiring dengan hegemoni beras dan institusi penyangga tunggalnya (Bulog).

Persoalan ini akan semakin akut jika ke depan kita tak mampu meningkatkan produksi beras sementara peningkatan konsumsi tetap lebih besar dari peningkatan produksinya. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena daya dukung terhadap pertanian saat ini mulai menurun. Daya dukung yang menurun ini bukan saja karena faktor alam (perubahan iklim maupun bencana) tetapi juga kebijakan yang diambil pemerintah seringkali tidak berpihak kepada petani. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan kita dimasa mendatang.

Oleh karena itu, salah satu yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mereaktualisasikan program diversifikasi pangan yang dulu pernah digulirkan pemerintah. Dengan diversifikasi pangan, bukan saja menguntungkan dari sudut ilmu gizi, namun lebih dari itu akan mampu memperkuat posisi ekonomi-politik pangan kita. Dan setidaknya kita telah mempunyai dukungan untuk mengaktualisasikannya yaitu preferensi dan budaya makan masyarakat kita yang sebenarnya sudah sangat beragam serta dukungan potensi wilayah yang juga beragam.

Hanya saja kendala yang dihadapi saat ini adanya fakta bahwa beras mempunyai keunggulan dibanding sumber pangan karbohidrat lain, baik vitamin maupun mineralnya sehingga masyarakat lebih memilihnya. Namun, hal ini sebenarnya bisa diatasi jika ada upaya khusus dan serius dari pemerintah, lembaga-lembaga riset maupun kalangan industri bersama-sama mencari berbagai cara untuk meningkatkan mutu pangan tradisional, seperti misalnya penambahan vitamin dan mineral untuk pangan pokok non beras dan mengolahnya sesuai selera masyarakat. Hal ini dilakukan karena diversifikasi pangan tidak hanya terkait dengan pangan yang beragam tetapi juga adanya upaya perbaikan pola konsumsi masyarakat baik kuantitas, kualitas ataupun keamanannya sehingga dapat diwujudkan konsumsi pangan dengan gizi yang seimbang. Upaya ini bukan berarti menyingkirkan beras, tetapi lebih pada upaya memberdayakan pangan non beras.

Dan yang tak kalah penting dalam kebijakan diversifikasi pangan ini adalah faktor pendapatan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa pendapatan merupakan faktor penting dalam akses pangan. Tanpa pendapatan yang layak mustahil masyarakat dapat mengakses beragam pangan. Prinsip ekonominya, orang akan mengubah pola konsumsinya dari barang yang dianggap kelas dua ke barang normal atau yang lebih mewah jika pendapatannya bertambah. Dan jika pendapatannya terus bertambah, secara otomatis akan mengurangi konsumsi beras dengan beralih mengonsumsi daging, sayur, buah dan sebagainya. Intinya, diversifikasi pangan akan terjadi secara otomatis seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Dengan mendiversifikasi pangan, kita juga berupaya untuk meningkatkan pamor pangan lokal untuk menggantikan atau setidak-tidaknya sejajar dengan beras menjadi menu utama. Jika suatu waktu terjadi kelangkaan beras seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, kita tak perlu lagi impor beras yang sarat intrik dan polemik serta timbulnya eksploitasi ekonomi-politik oleh pihak-pihak asing. Dan yang terpenting adalah memungkinkan masyarakat Indonesia dapat menetapkan pangan pilihan sendiri serta menciptakan ketahanan pangan di tingkat keluarga yang akhirnya bermuara pada peningkatan ketahanan pangan secara regional dan nasional. Semoga!